PASURUAN – Puluhan tambang galian Sirtu di wilayah Kabupaten Pasuruan, banyak yang belum mengantongi ijin operasional, namun sudah beroperasi. Meski Satpol PP Kabupaten Pasuruan telah menutup sejumlah lokasi galian tambang yang menyalahi aturan, namun masih ada beberapa pengusaha tambang yang membandel dan nekat untuk terus beroperasi. Terbaru, seorang pengusaha tambang galian C di Bulusari-Gempol, telah dijadikan tersangka oleh aparat Polres Pasuruan, karena melakukan penambangan secara ilegal. Polisi menutup lokasi tambang dan menyita sejumlah alat berat serta truk pengangkut sirtu.

Selain masalah pelik tentang ijin usaha tambang, persoalan lainnya yang kerap menjadi sorotan, adalah rusaknya lingkungan akibat kegiatan Pasca tambang. Banyak pengusaha tambang galian yang tidak mengindahkan tentang aturan reklamasi, bagi lahan tambang yang sudah tidak produktif lagi. Padahal menurut KepMen ESDM No. 18 tahun 2008, yang dimaksud reklamasi adalah, kegiatan yang bertujuan untuk memperbaiki atau menata kegunaan lahan yang terganggu sebagai akibat kegiatan usaha pertambangan umum. Agar dapat berfungsi dan berdayaguna sesuai dengan peruntukannya. Atau dengan kata lain, reklamasi adalah usaha memulihkan kembali lahan yang rusak sebagai akibat kegiatan usaha penambangan, agar dapat berfungsi secara optimal sesuai dengan kemampuannya.

Selain itu, ternyata reklamasi lahan tambang yang sudah tidak produktif, juga memerlukan biaya yang tidak sedikit untuk pemulihan yang bersifat fisik bentang alam. Persoalan lain tentang penyelesaian masalah tenaga kerja setelah tambang tutup, juga perlu diperhatikan oleh pengusaha tambang. Hal tersebut dibenarkan oleh salah satu pengusaha tambang galian C di CobanJoyo, Kecamatan Kejayan, H.Misbahul Munir. “Biaya yang dikeluarkan untuk reklamasi lahan, memang sangat besar. Bahkan bisa mencapai separuh dari biaya penghasilan tambang,” ujarnya saat dihubungi. Lebih lanjut, pengusaha asli putra daerah tersebut menambahkan bahwa bila pengusaha tambang mau bersungguh-sungguh untuk melaksanakan reklamasi, maka ternyata bisa menghasilkan pendapatan tambahan dan menyelesaikan persoalan Pasca lahan sudah tidak bisa ditambang lagi.

Hal itu dibuktikan H.Munir panggilannya, dengan ditanaminya ratusan hektar lahan tambang miliknya yang sudah tidak beroperasi lagi, dengan berbagai macam tanaman yang menghasilkan pundi-pundi rupiah setelah dipanen. “Ada pohon Jati, Sengon, Kelapa Hybrida, Jagung, bahkan tanaman berbuah seperti Jeruk, Jambu dll. Bila kita serius, maka reklamasi bukanlah hanya sekedar kewajiban kita saja, namun juga bisa menjadi solusi bagi masyarakat sekitar dan juga para pekerja tambang. Kita ini ibaratnya menambang itu mendapatkan pekerjaan dan penghasilan dari alam, maka sudah sewajarnya kita juga mengembalikan apa yang sudah kita dapat dari alam, untuk keturunan kita mendatang. Jadi reklamasi selain merupakan tanggungjawab kita kepada alam, juga tanggungjawab kita kepada lingkungan, masyarakat sekitar, para pekerja dan penerus kita di masa depan. Memang biayanya besar, namun manfaatnya juga besar pula. Kita masih bisa mendapatkan penghasilan, sehingga secara otomatis kita juga masih bisa melakukan kegiatan sosial ke warga sekitar. Para karyawan tambang juga masih bisa terus bekerja, jadi berkesinambungan lah,” urai H.Munir.

Seperti diketahui, selain ratusan hektar lahan tambang yang sudah direklamasi, dan berubah menjadi lahan pertanian di Desa CobanJoyo. Di eks lahan tambang miliknya tersebut, H.Munir juga membangun sebuah lapangan pacuan kuda bertaraf nasional, yang saat ini menjadi salah satu dari 10 lapangan pacuan kuda terbaik di Indonesia. Selain menggerakan sektor olahraga di Kabupaten Pasuruan, pergerakan ekonomi masyarakat sekitar pun turut terbantu dengan seringnya berbagai even kejuaraan lomba berkuda yang digelar di lapangan pacuan kuda Ki Ageng Astrojoyo tersebut. Alhasil, lahan reklamasi tambang milik H.Munir kerap menjadi jujugan dan rekomendasi para pengusaha tambang di Jawa Timur. (psr)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here