Angka Perkawinan Anak Meningkat di Kota Surabaya Pada Masa Pandemi

0
19

Wakil Ketua Komisi E DPRD Jawa Timur, Hikmah Bafaqih menyebutkan, perkawinan usia anak di Jatim meningkat tajam. Menurutnya, hal ini terlihat dari pengajuan izin dispensasi usia menikah di Pengadilan Agama (PA) di beberapa daerah di Jatim.

“Sekarang sedang kita kaji karena saat ini masa pandemi Covid-19. Seharusnya anak-anak dalam kondisi penuh pengawasan orang tua karena sekolah di rumah, kenapa kok malah meningkat (angka perkawinan anak),” ujarnya di Surabaya, kemarin.

Menurut politisi PKB ini, berdasarkan pengalamannya sebagai pendamping anak, pernikahan anak kebanyakan diikuti oleh kekerasan seksual. Bukan perkawinan alami. Misalnya karena faktor sang calon istri hamil dulu atau istilahnya married by accident. “Nah kenapa pada masa pandemi ini justru naik, ini yang sedang kita cari penyebabnya,” katanya.

Hikmah mengatakan, sesuai data, kawasan tertinggi kasus kekerasan seksual terjadi di Madura. Bahkan, menurutnya, pelakunya tidak sedikit dari tokoh masyarakat. Ia menengarai ada pembiaran pada pernikahan dini dan kekerasan seksual di Madura. “Ini harus ada intervensi dari pemerintah provinsi. Kalau sebuah kabupaten/kota tidak ada layanan atau konseling anak, pemprov wajib hadir,” jelasnya.

Sementara itu, anggota Komisi E lain, Mathur Husyairi mengatakan, khusus di Madura kasus kekerasan seksual seperti pemerkosaan memang terus meningkat. Ia menyayangkan empat kabupaten di pulau garam ini belum memberikan tempat yang aman bagi korban kekerasan seksual maupun kekerasan terhadap anak. “Minimal di Madura ada satu tempat untuk menampung para korban ini yang nantinya bisa digunakan untuk rehabilitasi menghilangkan trauma,” katanya.

Politisi PBB ini menambahkan, pihaknya sudah beberapa kali melakukan pendampingan kepada korban kekerasan seksual. Kebanyakan saat dipanggil untuk sidang, biasanya korban mendapatkan ancaman jika tidak dikawal dengan ketat. “Jadi kami berharap Bu Gubernur Khofifah bisa menganggarkan UPT khusus untuk anak-anak yang menjadi korban kekerasan ini,” tuturnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Kependudukan (DP3AK) Jatim, Andriyanto, membenarkan jika kasus kekerasan terhadap perempuan dan dispensasi perkawinan anak meningkat.

Berdasarkan data di Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI PPA ) per 2 Oktober 2020, ada 1.221 kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Dimana mayoritas atau sebanyak 730 kasus di antaranya menimpa anak-anak.

Sementara itu, jenis atau tipe kasus kekerasan itu terbagi menjadi 49,2 persen kekerasan seksual, disusul kekerasan psikis dan fisik. Selain itu, dari data juga ditemukan bahwa 61 persen kasus kekerasan itu terjadi di rumah tangga. “Ini fenomena gunung es karena bisa jadi yang tidak lapor banyak sekali. Ini yang harus diwaspadai,” ujarnya.

Andriyanto menambahkan, untuk perkawinan anak di Jatim pada tahun 2019 sebanyak 11,1 persen dari jumlah perkawinan. Menurutnya pada tahun 2020 ini bisa jadi meningkat. “Yang paling tinggi adalah Surabaya, dimana hingga saat ini sudah mencapai 12.500 pengajuan dispensasi perkawinan,” ungkapnya.

Lebih lanjut Andri menjelaskan, dispensasi perkawinan misalnya usia menikah perempuan minimal 19 tahun, kalau di bawah usia itu atau sudah berhubungan suami istri maka Pengadilan Agama harus memberikan dispensasi.

“Ini tidak bisa menyalahkan pengadilan atau orangnya, tapi yang harus diturunkan adalah penyebabnya. Bisa jadi penyebabnya adalah faktor pendidikan maupun pekerjaan. Untuk menurunkan ini kita bekerja sama dengan Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional  (BKKBN),” paparnya.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here