Bawaslu Minta Pilwali Surabaya Penuh Kekeluargaan

0
41

Tahapan pilwali Surabaya memasuki masa kampanye mulai hari ini (26/9). Dua pasangan calon Eri Cahyadi-Armudji dan Machfud Arifin-Mujiaman akan semakin leluasa untuk menggaet dukungan dari warga Surabaya. Pilih nomor urut 1 atau 2 pada 9 Desember nanti.

Semalam Bawaslu Surabaya mengadakan deklarasi damai Pilwali Surabaya 2020. Kegiatan itu berlangsung di Hotel Majapahit mulai pukul 19.00 dengan setting acara di tempat terbuka. Tempat duduk dibuat berjarak. Undangan dari KPU Surabaya dan stakeholder lainnya terlihat datang menyaksikan deklarasi damai yang juga diisi dengan pemutaran film pendek sosialisasi pilwali.

Pasangan nomor urut 2 Machfud dan Mujiaman datang terlebih dahulu. Mereka kompak mengenakan baju putih lengan panjang dengan masker warna cokelat. Sampai berita ini diturunkan pukul 19.30, pasangan Eri-Armudji tidak terlihat di tempat acara. Mereka diwakili dua pengurus PDI Perjuangan Surabaya.

”Dari deklarasi ini, kami berharap pilwali Surabaya betul-betul damai dan penuh kekeluargaan. Pilwali adalah proses pergantian kepemimpinan secara demokratis,” ujar Ketua Bawaslu Surabaya M. Agil Akbar sebelum deklarasi tersebut.

Protokol kesehatan menjadi salah satu isu krusial yang ditekankan dalam pelaksanaan kampanye. Sebab, kampanye yang dulu identik dengan pengerahan massa kini harus dibatasi. Ada keharusan untuk menjaga jarak dan menghindari kerumunan.

Sementara itu, KPU terus memperbaiki daftar pemilih sementara (DPS) melalui kegiatan uji publik. Termasuk mengidentifikasi daftar pemilih penyandang disabilitas. Sejauh ini penyelenggara pemilu sudah menemukan 2.333 pemilih berkebutuhan khusus. Mereka terdiri atas 1.293 laki-laki dan 1.040 perempuan.

Komisioner KPU Surabaya Divisi Perencanaan, Data, dan Informasi Naafilah Astri Swarist menyampaikan, pihaknya akan menyiapkan sejumlah alat bantu untuk mengakomodasi kebutuhan pemilih disabilitas. Salah satunya berupa surat suara khusus dengan tulisan huruf braille. ”Ini untuk memudahkan pemilih penyandang tunanetra,” kata Naafilah kemarin (25/9).

Dia menyampaikan, surat suara dengan huruf braille memang sudah disiapkan dari KPU pusat. Saat ini jumlah persisnya masih menunggu hasil pemutakhiran data.

Terkait penyediaan tempat pemungutan suara (TPS) khusus penyandang disabilitas, Naafilah memastikan tidak ada. Sebab, jumlahnya tersebar di banyak titik.

KPU, kata dia, hanya akan mendata setiap TPS yang memiliki daftar pemilih berkebutuhan khusus. Mereka akan dipilih sesuai dengan kebutuhannya. Misalnya, tunanetra atau tunadaksa. Pemilih yang anggota tubuhnya kurang sempurna bisa diberi bantuan khusus berupa kursi roda. ”Ini sedang kami pikirkan. Tapi, biasanya kan mereka sudah punya kursi roda sendiri sejak awal,” ujarnya.

Namun jika membutuhkan bantuan ke bilik suara, pemilih bisa dibantu oleh pihak tertentu. Mulai kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS) hingga anggota keluarganya. Hanya, jelas Naafilah, pihak tersebut harus di bawah sumpah. Dengan demikian, proses pemilihan benar-benar atas kehendak para difabel. ”Ini agar pemilih penyandang disabilitas benar-benar terjamin hak pilihnya,” jelas Naafilah.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here